MEDAN - Anggota  DPRD Sumut Sopar Siburian, SH MH mendesak Disperindag (Dinas Prindustrian dan Perdagangan) Sumut dan Medan ,segera “turun tangan” menertibkan bisnis waralaba Indomaret yang beroperasi menyalahi aturan yang sudah ditetapkan Pemko Medan. Karena jaringan bisnis itu  telah meresahkan sekaligus mematikan usaha pedagang kecil dan menegah mupun usaha  grosir.

MEDAN - Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut mengigatkan PT Inalum agar jangan melakukan pembohongan publik terhadap masyarakat 10 Kabupaten/Kota di Sumut soal pembayaran annual fee> Karena para kepala daerah di 10 Kabupaten/Kota ini mengakui belum menerima dana annual fee PT Inalum pada tahun 2010/2011, yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

MEDAN - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, mengucurkan anggaran Rp 48 miliar untuk pekerjaan jalan Aek Latong tahun ini. Dengan kucuran dana ini, pembangunannya diharapkan selesai akhir tahun ini.

MEDAN - Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara (Sumut), Marapinta Harahap memaparkan 9 kontrak pekerjaan jalan dan jembatan berbiaya Rp 54 miliar dari APBD Sumut tahun 2011 yang dikelola Dinas Bina Marga diputus. Penyebabnya karena  rendahnya progres yang dicapai pihak rekanan.

MEDAN - DPRD Sumut kecewa ‘hilangnya’ sekitar Rp500 Milyar dari anggaran jalan dan jembatan yang diajukan Dinas Bina Marga Sumut sebesar Rp1,2 triliun pada APBD 2012. Harusnya Plt Gubsu Gatot Pujonugroho konsisten dalam skala prioritas pembangunan infrastruktur, karena kondisi infrastruktur jalan di Sumut saat ini sangat rusak parah.
 

MEDAN - Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Sumatera Utara H Sjafaruddin SH, MM menegaskan, pihaknya selalu siap menjemput bola dalam melayani pajak masyarakat. Sebab, masyarakat yang bersedia membayar khususnya pajak kenderaan bermotor, suatu bentuk yang harus dihargai dan diacungin jempol.

MEDAN - Rencana rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) PT Bank Sumut yang digagas Plt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho, dinilai kalangan wakil rakyat di DPRDSU sebagai akal-akalan Gatot guna memasukkan “anak mainnya” di Bank milik rakyat Sumut itu.

MEDAN - Badan Pertanahan Nasional (BPN)  didesak segera mengeluarkan izin perubahan HGU (Hak Guna Usaha) menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari kawasan perkebunan menjadi kawasan Industri seluas 2001 hektar, untuk proyek Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun.

MEDAN - Realisasi dan sasaran pembangunan perumahan nasional (Perumnas), seharusnya memprioritaskan kalangan rakyat kecil atau masyarakat menengah ke bawah dan PNS golongan rendah. Bukan seperti selama ini, Perumnas justru kebanyakan dibeli masyarakat menengah ke atas.

MEDAN - Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut mendesak pemerintah menutup semua usaha galian C illegal atau beroperasi tanpa izin. Pengusahanya agar diseret ke pengadilan, dan dibebankan mengganti rugi kerusakan ekosistem yang ditimbulkannya.