MEDAN - Komisi E DPRD meminta Kanwil Departemen Agama (Depag) Sumut untuk memberantas praktik-praktik percalonan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2009.

“Kita minta penyelenggaran ibadah haji berjalan lancar tanpa ada gangguan percaloan karena itu dapat merusak citra Kanwil Depag, “kata Ketua Komisi E DPRD Sumut, DPRD Sumut Brilian Moktar SE kepada pers usai dengar pendapat dengan Kakanwil Depag Sumut Drs H Syariful Mahya Bandar dan jajarannya di ruang dewan, Rabu (11/11).

Hadir dalm pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi Sopar Siburian SH MH, Sekretaris Komisi Hj Syafrida Fitri SP MSP, Nurhasanah SSos, Hj Evi Diana, Budiman P Nadapdap SE, Zulkifli Husein SE, Muslim Simbolon Sag dan Arlene Manurung SPd.

Menurut Brilian, pihaknya merasa prihatin karena keterbatasan petugas dan aparat, praktik percaloan mengganggu konsetrasi jemaah haji. Komisi E meminta petuga Kanwil Depag untuk membantu para jemaah haji mulai dari memperlihatkan akomodasi ke Asrama Haji sampai keberangkatan ke tanah suci,ujarnya.

“Kita minta keberangkatan calhaj mulai kloter 1 sampai terakhir aman tanpa ada riak-riak protes,” jelas Brilian.

Selain membahas percaloan, Komisi E juga mengusulkan kepada Menteri Agama untuk menyedikan penyewaan rumah dan hotel di tanah suci lebih awal, agar tamu Allah itu konsentrasi menjalankan ibadah.

Menanggapi berbagai kendala yang dihadapi Kanwil Depag, menyangkut minimnya tenaga guru agama di Sumut, dan staf di Kantor Urusan Agama (KUA), Komisi meminta Gubsu Syamsul Arifin untuk segera meresponnya. Sedang untuk staf di KUA, Komisi E mengusulkan kepada menteri agama menindaklanjutinya.

“Di bidang peningkatan kinerja, Komisi E meminta pemerintah untuk menaikkan anggaran yang dikucurkan dari Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp2 triliun,” ujar anggota Komisi E, Budiman P Nadapdap SE.

Kenaikan anggaran ini dilakukan meningat tugas-tugas Kanwil Depag yang makin rumit, termasuk mengatur banyaknya aliran agama yang tergolong sesat di tanah air. (Partono)