MEDAN - DPRD Sumut mengaku merasa tidak puas dengan kinerja Pj Walikota Medan Rahudman Harahap, terkait tidak terlaksanana eksekusi ternak babi di sejumlah titik di Medan .

“Karenanya, DPRD Sumut akan memanggil Rahudman mengapa beliau sampai gagal melakukan eksekusi ternak babi,” kata Ketua Fraksi DPRD Sumut, Timbas Tarigan ketika menerima delegasi Forum Umat Islam Sumut bersama sejumlah ormas dan LSM di gedung dewan Jumat [23/10].

Turut dalam rombongan itu, LSM Komite Integritas Anak Bangsa ]KIRAB] dipimpin pembina Indra Buana Tanjung dan Ketua Hamdan Simbolon.

Para delegasi yang dipimpin Ketua Forum Umat Islam Sumut, Indra Suheri menyambangi gedung dewan untuk menyuarakan keprihatinan atas kegagalan Pj Walikota Medan terkait janjinya mengeksekusi ternak babi pada 15 Oktober lalu di Jl Perumas Mandala, Gelevetia, dan Pelajar.

Menurut Timbas didampingi penasihat Fraksi PKS, Sigit Pramono SE, Timbas masalah ternak babi ini sudah berlangsung lama dan sungguh menjenuhkan. “Jadi kita perlu mendengarkan klarifikasi Pak Rahudman, apa sesuingguhnya yang terjadi. Kita belum tahu. Apa mungkin soal back-up politik atau enggan bertindak,” ujarnya.

Senada dengan itu, Penasihat Fraksi Sigit Pramono menyesalkan kinerja Pj Wali yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. “Kalau memang ada kepentingan itu hak yang bersangkutan, tetapi ini NKRI [Negara Kesatuan Republik Indonesia ],” jelasnya.
Back Up Politis

Menyebut soal pasca esekusi, Sigit menyebutkan, pihak yang dieksekusi tidak ditelantarkan begitu saja. Ada dananya dari APBD untuk ternak atau lokasi yang terkena eksekusi. Lalu apa lagi, apa belum ada Perwal [peraturan walikota] ?

“ Kalau memang perlu, kita akan memberi back ip politis untuk memperkuat kebijakan walikota,” ujarnya.

Di hadapan para anggota dewan, Ketua Forum Umat Islam Sumut, Indra Suheri membentangkan kronologi kiprah forum dan rekan rekan di ormas dan LSM Kirab. Mulai dari aksi demo damai, sampai pertemuan dengan Pj Walikota Medan.

“Sampai pada putusan bahwa pada 1 – 14 Oktober adalah masa sosialisasi, dan 15 Oktober baru dieksekusi,” ujar Suheri, yang juga pengurus di Front Pembela Islam ini.

Tetapi hingga kini belum juga terealisasi. “Kapoltabes dan Dandim dengar itu, soal eksekusi ternak babi itu,” ujarnya.

Sementara itu, pembina LSM Kirab Indra Buana Tanjung mengingatkan bahwa pihaknya tidak membawa masalah ini ke ranah agama atau etnis, tetapi murni lingkungan dan penegakan hukum.

Menyinggung soal lambannya kinerja Pj Walikota Medan,  Tanjung mewanti-wanti “Apa kita menunggu pertumpahan darah, baru kita tersentak semua,” katanya. (Partono)