MEDAN - DPRD Sumut dipastikan akan membantu warga korban banjir Madina sebesar Rp 50 juta, dengan cara memotong honor   setiap anggota DPRD Sumut Rp 500.000. Anggota Fraksi PAN DPRD Sumut Parluhutran Siregar dipercayakan menjadi pelaksana di lapangan.

“Dari 100 anggota DPRD Sumut atau 99 yang sudah dilantik, akan dikenakan Rp 500 ribu yang akan dipotong dari honor”, kata Wakil Ketua DPRD Sumut Ir Chaidir Ritonga MM menjawab wartawan,  malam ini.

Sebelumnya dalam sidang paripurna perdana DPRD Sumut, Senin (28/9) pagi, keputusan Pimpinan Sementara yang merencanakan memberikan bantuan kepada korban banjir bandang Madina, dengan memotong honor setiap wakil rakyat Rp 500.000 diprotes Sekretaris FPDIP Analisman Zaluku S.Sos.

Interupsi mendadak yang disampaikan setelah paripurna tentang pimpinan Fraksi berakhir itu, menuding pimpinan sementara Palar Nainggolan dan Ir Chairid Ritonga MM telah "main kayu".

Masalah yang diinterupsi kemudian disepakati akan dibicarakan lagi dalam pertemuan pimpinan sementara dengan para pimpinan Fraksi, sesuai dengan saran Ketua FPP Fadly Nurzal SAg.

Menurut Chaidir, DPRD Sumut lewat pertemuan pimpinan sementara dengan pimpinan Fraksi juga mengancar-ancar bertemu Gubsu H Syamsul Arifin, agar ribuan KK korban banjir Madina bisa mendapatkan bantuan yang bersifat manusiawi.

"Saudara-saudara kita di sana benar-benar menderita, pemberian bantuan adalah solusi yang paling memungkinkan," katanya.

Tim Kecil

Dalam hal melengkapi struktur kelembagaan dan merampungkan proses penetapan pimpinan defenitif DPRD Sumut, dalam pertemuan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi telah disepakti pembentukan Pansus yang akan merancang, memproses penetapan tata tertib DPRD Sumut. Mengingat proses itu diyakini memakan waktu yang lumayan panjang, maka menurut Chaidir, disepakati juga membantuk Tim Kecil, dari unsur anggota Pansus Tatib tadi, yang tugasnya secara khusus mempersiapkan penetapan pimpinan dewan defenitif.

Chaidir mengakui, pihaknya membentuk Tim Kecil dari unsur Pansus Tatib sesuai pertemuan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. "Anda benar di daerah lain memang untuk mempersiapkan Tatib dan Pimpinan Dewan defenitif, terdiri dari dua tim, satu khusus Pansus Tatib, satu lagi soal Pimpinan Dewan defenitif. (Edi Yunus)