MEDAN – Anggota DPRD Sumut Ir Taufan Agung Ginting MSP mengecam keteledoran unsur Pemkab Tanah Karo, termasuk Bupati Daulat Daniel Sinulingga dalam menangani bencana gunung Sinabung, sehingga mengakibatkan 35.000 pengungsi yang tersebar di sejumlah kecamatan tercerai-berai.

“Ini sudah yang kedua kali pengungsi dibuat kucar-kacir dan terpisah dari keluarganya akibat keteledoran bupati T Karo dan jajarannya,” jelas Taufan Ginting kepada pers di gedung dewan, Jumat (3/9).

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (PDI-P) Sumut itu, pihaknya menyesalkan kebijakan Bupati Tanah Karo yang mengimbau para camat agar memerintahkan para pengungsi yang terdapat di 35 titik pengungsian segera kembali ke rumah karena situasinya sudah aman.

“Itu saya tanyakan langsung dan dijawab Camat Kabanjahe Lian Karo-karo, namun ketika saya tanyakan mana surat dari bupati, yang bersangkutan tidak bisa memperlihatkannya,” beber Taufan, yang juga anggota dewan dari daerah pemilihan Tanah Karo itu.

Harusnya, tandas anggota Komisi B DPRD Sumut ini, imbauan itu disertai keterangan para ahli kegunungapian agar masyarakat tidak ragu-ragu.  “Yang pertama imbauannya beberapa hari setelah gunung Sibanung meletus tidak efektif, karena terjadi lagi letusan susulan,” kata Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut ini.

Kini imbauan itu tidak memberi rasa nyaman, karena gunung Sinabung yang pertama meletus akhir Agustus lalu, kembali memuntahkan lava lebih dahsyat hari  Jumat (3/9) pagi sekitar  pukul 04.40. Akibatnya, para pengungsi tunggang langgang mencari tempat aman. “Mereka jadi tercerai berai dari keluarga mereka, berlarian entah ke mana,” tukas Taufan yang baru saja kembali dari lokasi bencana di Tanah Karo itu.

Sehingga, sulit dikontrol lagi penanganan terhadap para sekitar 35.000 pengungsi yang terdapat di sejumlah kecamatan, seperti Kabanjahe, Berastagi, Tiga Binanga, Kuta Buluh dan Sei  Bingai (Langkat, yang lokasinya berada di balik Gunung SInabung).

BERSINERGIS

Menurut Taufan, musibah ini yang pertama kali terjadi dalam 400 tahun di Pulau Sumatera. “Harusnya Pemkab Tanah Karo

dan bupatinya sedapat mungkin bersinergis, jangan jalan sendiri-sendiri dalam menangani bencana. Jangan melihat jangka pendek, satu dua hari tetapi harus menyeluruh,” ujar

KEKURANGAN

Taufan juga melihat banyak kekurangan dan langkah yang harus diambil terkait nasib pengungsi yang masih menunggu uluran bantuan. Misalnya, update data pengungsi terkini, yang menurut Taufan tidak tersedia di posko pengungsian.  Kemudian, terjadi penumpukan bantuan yang tidak tersalurkan. “Sehingga ada donatur yang langsung menyampaikan kepada para pengungsi. Ini kan sudah ada semacam ketidakpercayaan terhadap Pemkab Tanah Karo,” ujarnnya.

Selanjutnya, tidak tersedianya tenaga dokter untuk menangani pengungsi yang mungkin butuh penanganan medis. “Yang ada hanya perawat. Karenanya, kita berharap Dinkes Sumut menurunkan dokter dan tim medis menangani pengungsi,” paparnya.

Yang lebih penting, lanjut Taufan, saat ini para pengungsi membutuhkan selimut dan obat-obatan, karena peralatan ini digunakan sehari-hari di tenda pengungsian. Terkait pengamanan, Taufan meminta Kapolda dan Pangdam I BB untuk menambah personil guna mengamankan harta benda pengungsi dan warga dari pencurian. (Partono)