AEKKANOPAN - Adanya kemitraan yang saling bersinergi antara pekerja pers dengan pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) di suatu lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta akan sangat efektif untuk mencegah terjadinya kebuntuan informasi. Dengan kemitraan akan terjalin fungsi kinerja yang saling mengisi.

Hal itu dikemukakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumatera Utara Drs Muhammad Syahrir ketika tampil sebagai pembicara pada pelatihan sumber daya manusia (SDM) bidang komunikasi dan informasi se Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Selain Ketua PWI Sumut, juga tampil sebagai pembicara pada pelatihan yang digelar di aula Kantor Bupati Labura, Sabtu (7/8) itu, praktisi pers H War Djamil SH, dan Kabag Humas Pemkab Labura Syahrul Hasibuan.

Lebih lanjut Ketua PWI Sumut mengatakan, dengan adanya sinergi antara pekerja pers terutama para wartawan dengan pejabat Humas, maka tuntutan kode etik jurnalistik (KEJ) yang mengharuskan pemberitaan yang dibuat wartawan memenuhi syarat akurat dan berimbang dapat terpenuhi.

”Begitu juga dengan cara-cara profesional untuk mendapatkan data maupun dalam menguji informasi yang diperoleh wartawan di lapangan seperti melalui langkah konfirmasi kepada pejabat Humas selaku juru bicara instansi atau lembaga akan dapat terpenuhi. Dengan demikian, berita-berita yang dibuat wartawan tidak beritikad buruk, tidak bohong dan tidak fitnah,” urai Syahrir.

Selain itu, katanya, melalui sinergi kemitraan, berita-berita yang dibuat wartawan dapat menghindari munculnya trial the by press atau tindakan menghakimi yang sering dituding sebagai berita ’pembunuhan karakter’. Kesan bermusuhan seperti film kartun Tom and Jerry, saling mengintip dan serang misalnya, dapat dihindari.

Dengan sinergi kemitraan, imbuh Syahrir, kesan buruk yang memunculkan adanya oknum wartawan yang menyalahgunakan profesi dan menerima suap, dengan sendirinya dapat dicegah, dihambat dan dipatahkan. Sinergi yang terjalin juga bukan untuk mengebiri independensi pers atau mengintervensi, melainkan wujud koordinasi untuk saling memperlancar tugas.

Sementara praktisi pers H War Djamil SH menekankan tentang pentingnya hubungan simbiosis mutualisme. Pemerintah sebagai salah satu obyek informasi, katanya, bukan hanya menjadi sumber pemberitaan, tapi dari sisi lain juga membutuhkan pers untuk menyampaikan berbagai hal terkait kebijakan publik.

Pemerintah, lanjut War Djamil, sangat berkepentingan terhadap kehidupan dan kemajuan pers dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah juga senantiasa mengharapkan agar pers dalam menerapkan fungsi dan perannya tetap mendukung pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah harus terus-menerus menjamin tegaknya kemerdekaan pers.

Kebebasan masyarakat untuk berperan serta maupun untuk mengakses informasi, kata War Djamil, harus dihormati semua pihak sebagai bagian dari penerapan kemerdekaan pers. Namun sebagai pers yang merdeka tetap harus tunduk pada norma-norma hukum dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers.

”Karena itu, sebagai pers nasional yang bertanggungjawab dituntut profesional dan berkualitas dalam menjalankan fungsinya. Selalu menyajikan berita yang proporsional, tidak mengkritik secara sembrono. Kritik yang disampaikan harus konstruktif sesuai kode etik jurnalistik (KEJ) wartawan Indonesia,” tegas War Djamil.

Dalam gambar, Ketua PWI Sumut Drs Muhammad Syahrir (paling kanan) bersama praktisi pers War Djamil SH (dua dari kanan) ketika tampil sebagai narasumber pada pelatihan sumber daya manusia (SDM) bidang komunikasi dan informasi se Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di aula Kantor Bupati, Sabtu (7/8). Paling kiri, Kabag Humas Pemkab Labura Syahrul Hasibuan. (Release)