MEDAN - Penggunaan uang rakyat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Suamtera Utara (Sumut) terus ‘dikuras’ dewan.

Informasi dikumpulkan wartawan, hingga Senin (22/7) diketahui, Komisi B DPRD Sumut berencana melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri (Beijing, China) selama 8 hari (27 Juli - 4 Agustus).

Kunker itu disebutkan guna melihat secara langsung pameran makanan dan investasi di negeri China atas undangan Gubernur Tibet.

Anehnya, dalam undangan Gubernur Tibet tersebut tidak ditujukan kepada dewan, namun pada pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) , Badan Investasi dan Promosi (Bainprom), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta pengurus Asosiasi Kota Kembar antara Sumut dan Beijing.

Menanggapi hal itu, Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR), Togar Lubis kepada Harian Orbit, Kamis (22/7) mengutarakan rasa prihatinnya atas tingkah laku wakil rakyat Sumut tersebut khususnya Komisi B DPRD Sumut.

Apalagi katanya, undangan tersebut tidak dialamatkan kepada dewan, namun ke Pemprovsu dan  pengurus Asosiasi Kota Kembar antara Sumut dan Beijing.

“Tindakan dewan ini keterlaluan. Berapa uang rakyat yang dihamburkan untuk perjalanan itu. Saya yakin rakyat mengutuk tindakan mereka (dewan),” ucap Togar.

Diterangkan, sebagai wakil rakyat, prilaku dan tindakan anggota dewan khususnya Komisi B DPRD Sumut, harus mengarah kepentingan rakyat. Bukan mencari kesempatan katanya, di tengah penderitaan rakyat.

Lantas dikatakan, alangkah mulianya anggota dewan tersebut melakukan upaya kongkrit mengatasi  permasalahan tingginya harga kebutuhan bahan pokok yang saat ini tidak terkendali.

“Berbuatlah sesuatu yang langsung bersentuhan dengan kepetingan rakyat Sumut. Bukan pelisiran menghuburkan uang rakyat,” ujarnya.

Sedangkan, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Syamsul Hilal saat dimintai komentar, Senin (22/7) mempertanyakan, urgensi (pentingnya) keberangkatan Komisi B DPRD Sumut ke Beijing.

Kalau hanya sekedar melihat pameran, katanya, untuk apa ramai-ramai berangkat ke sana (Beijing). Apalagi, melihat pameran makanan. “Apakah Komisi B, berencana menjadi pedagang makanan sekembalinya dari Beijing,” ungkap Syamsul dikenal kritis tersebut.

Diterangkan, fungsi lembaga legeslatif sangat jelas yakni, pengawasan, anggaran, dan legeslasi. Bukan mencampuri atau menjalankan anggaran yang ada.

“Melihat pameran dan sebagainya merupakan tugas eksekutif. Jangan pula dewan merasa semua yang dilakukan harus melibatkan dewan, karena semua ada tupoksinya,” ucap Syamsul.

Di bagian akhir, Syamsul mengutarakan, betapa banyaknya uang rakyat yang terkuras, untuk membiayai perjalanan ke Beijing tersebut.

Sedangkan kehidupan rakyat saat ini, sambungnya dalam kondisi memprihatinkan. “Jangan karena mereka (Komisi B DPRD SU) semua anggota dewan terkena imbasnya. Pasti rakyat akan mendemo keberangkatan itu,” ucapnya. (Faisal)