MEDAN - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRDSU meminta Pemprovsu mengalokasikan pengadaan warung internet (warnet) di pondok-pondok pesantren Sumatera Utara. hal ini mengingat jauhnya lokasi untuk mengakses fasilitas internet yang ada di luar pesantren.

Hal itu dikemukakan dikemukakan juru bicara sekaligus Sekretaris FPPP DPRDSU, H Ahmad Hosen Hutagalung dalam pandangan umum FPPP di sidang paripurna tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provsu Tahun Anggaran 2010, Kamis di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

"Dalam rangka pemberdayaan pondok pesantren sebagai bagian upaya peningkatan pendidikan.Apalagi bila dilihat dari perspektif peningkatan pendidikan moral, maka sudah sepantasnya Pemprovsu memberikan perhatian yang berimbang terhadap lembaga pendidikan non pesantren dengan pendidikan berbasis pesantren," kata Hosen Hutagalung.

Untuk itu, FPPP mengusulkan sudah sepantasnya memprogramkan peningkatan Informasi Tekhnologi (IT) agar dikembangkan di pondok-pondok pesantren.

"Salahsatu kegiatan yang sangat mendesak adalah melakukan sosialisasi kepada para santri tentang penggunaan tekhnologi informasi yang berbasis internet. Termasuk perangkat perundang-undangannya, agar mereka tidak terjebak dalam menerima informasi yang mudharat," ujar Hosen Hutagalung.

Sementara menjelang masuknya bulan suci ramadhan, FPPP meminta Dinas Infokom Provsu melakukan sosialisasi tentang bulan ramadhan serta komunikasi dengan dinas, terkait menyangkaut keamanan dan penanyangan radio dan tv yang dapat mengganggu suasana ramadhan.Komunikasi juga perlu dilakukan terhadap tempat-tempat hiburan, sehingga dapat tetap menjaga suasana kondusif daerah.

Dalam pandangan umumnya, FPPP juga menyikapi bantuan pendidikan pada beberapa lembaga pendidikan yang selama ini mendapat bantuan dari pemrovsu. Namun pada tahun anggaran 2010 samasekali tidak ada, seperti Majelis MPK Al Washliyah Sumut, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Sumut, Pimpinan Wilayah Al Ittihadiyah Sumut, Yayasan Kartika Kodam I Sumut, Pembimbing Taman Siswa Sumut, Lembaga Pendidikan Al Maarif NU, dan Pimpinan Umum Persatuan Amal Bakti Sumut.

"Untuk itu kami beraharap kepada Pemprovsu kedepan agar memperhatikan bantuan pendidikan pada beberapa lembaga pendidikan yang selama ini mendapat bantuan, lewat lembaga Badan Musyawarah Perguruan Swasta,"sebutnya.

Selain itu, FPPP juga mengingatkan bahwa persoalan fisik sekolah yang mengalami kerusakan sehingga siswa merasa tidak nyaman selama mengikuti proses belajar mengajar, hendaknya jangan hanya dialihkan tanggungjawabnya kepada kabupaten/kota saja. Melainkan juga pemprovsu harus terlibat mencari solusinya, sebab propinsi juga memiliki kewenangan serta anggaran yang diperuntukkan terhadap kabupaten/kota.

FPPP dalam pemandangan umumnya meminta pemprovsu agar memberikan perhatian serius terhadap jalan Sipiongot yang mengalami kerusakan dan masih belum dapat menjadi baik.

Untuk itu pemprovsu agar memberikan perhatian terhadap Jalan Muara Soma Kabupaten Mandailing Natal, dan Muara Sipongi (Pakantan) Mandailing Natal yang digunakan masyarakat sebagai sarana kegiatan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. (Jamal)