MEDAN - DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2009 yang sebelumnya disampaikan Gubernur Syamsul Arifin, untuk disahkan menjadi Perda.

Persetujuan itu disampaikan dalam sidang paripurna dewan terhadap pemandangan akhir fraksi-fraksi atas Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD 2009 di gedung dewan, Senin (19/7).

Paripurna dipimpin Ketua DPRDSU H Saleh Bangun SH didampingi Wakil Ketua Ir H Kamaluddin Harahap, Chaidir Ritonga, M Affan, dan SZigit Pramono Asri SE. Hadir dalam paipurna, Gubsu H Syamsul Arifin SE dan Sekdaprovsu RE Nainggolan.

Dalam paripurna itu, sembilan fraksi dari 10 fraksi menyatakan menerima, sedangkan Fraksi PKS samasekali tidak memberikan penilaian atau pendapat menerima atau tidaknya LPJP tersebut.

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya HM Harahap, misalnya, dalam catatannya meminta gubernur melakukan reorganisasi di tubuh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ). Hal itu mengingat target penerimaan pajak sebesar Rp50 juta per tahun hanya mampu dipenuhi Rp15 juta.

Sedangan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya E Napitupulu juga memberikan sejumlah catatan dalam bentuk masukan, koreksi dan saran dalam beberapa aspek, di antaranya menyangkut ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Fraksi PAN lewat juru bicaranya sekaligus Ketua fraksi, Drs Parluhutan Siregar mengkritisi tentang pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah. Fraksi PAN menilai, partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan amat diperlukan meski selama ini hanya indah dalam wacana.

“Sepertinya pemerintah telah sengaja mendesign pembangunan tanpa bersentuhan langsung dengan akselerasi pencapaian pemerintahan dan Negara.Menutup akuntabilitas dan wacana pencapaian kepentingan umum, menutup diri dari aspirasi masyarakat luas, sehingga amat potensi membonsai wahana agregasi kepentingan dan mobilisasi dana,”kata Parluhutan.

Sementara Fraksi PKS lewat juru bicaranya, Nurazizah Tambunan mengaku pihaknya telah mengikuti dengan seksama pembahasan LPjP mulai dari Badan Anggaran yang diikuti dengan kunjungan kerja hingga jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi. (Jamal)