MEDAN - Fraksi Gabungan PPRN DPRD Sumut menyoroti perencanaan proyek infrastruktur jalan di Sumut kurang matang, sehingga banyak ruas jalan yang pengerjaannya tidak tuntas dilaksanakan dan terkesan hanya ‘tambal sulam’, terbukti dari proyek pemeliharaan berkala jalan senilai Rp3,762 milyar, terdapat belasan titik lobang yang masih menganga.

Hal ini disoroti jurubicara FG-PPRN DPRD Sumut Rooslynda Marpaung dalam pemandangan umum FG-PPRN terhadap ranperda PJP (Pertanggung Jawaban Pelaksanaan) APBD 2009, disampaikan pada rapat paripurna dewan dipimpin ketua dewan H Saleh Bangun, Senin (12/7) di gedung Dewan.

Dalam paripurna yang dihadiri Gubsu H Syamsul Arifin, muspida plus dan pejabat eselon II/SKPD jajaran Pempropsu, FG PPRN menyaoroti beberapa SKPD secara akuntabilitas, seperti proyek Dinas Bina Marga/Jalan dan Jemabatan Propsu dinilai selalu menimbulkan permasalahan dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Yang selalu jadi sumber permasalahan, ungkap Rooslynda, perencanaan kurang matang, alasananya terbatasnya anggaran dan masalah kualitas pengerjaan. Contohnya, pemeliharaan berkala jalan Setia Budi (sp Jln Flamboyan-Sp Djamin Ginting) senilai Rp3,762 milyar, sedikitnya belasan titik lobang menganga disepanjan jalan tersebut.

Untuk itu, diminta instansi terkait melakukan penyelidikan secara amenyeluruh terhadap aproyek tersebut. Kedepan, SKPD lebih memprioritaskan rencana perbaikan dan pengerjaan, sehingga perencanaan pembangunan jalan tidak terkesan jadi proyek tambal sulam.

Terkait proyek Dinas Kesehatan, jubir FG-PPRN mengungkapkan, fraksinya meragukan akuntabilitas realisasi PAD dari hibah RS Pusat Adam Malik, mulai dari proses tender, kondisi fisik dan HPS yang ditetapkan hingga penerima manfaat. Dinas Kesehatan hanya menghasilkan PAD Rp671,965 juta lebih, atapi pada kebijakan implaementatif APBD 2009 hibah untuk RSU Adam Malik sebesar Rp6,390 milyar, sehingga hibah dari RSU Adam Malik belum memberikan keuntungan secara langsung bagi masyarakat Sumut.

“Tidak hanya akuntabilitas, Dinas Kesehatan Propsu juga belum maksimal meningkatkan akses masyarakat terhaap pembiayaan perobatan dibiayai APBN dan APBD, terbukti adanya sisa anggaran polit project dana penyertaan Jamkesmas miliaran rupiah, sedangkan sisi yang berbeda masyarakat kesulitan mengakses program itu,” ujarnya.

Fraksi Gabungan PPRN juga menyoroti Disnakertrans Sumut, terkait kemiskinan 1.499.700 jiwa dan pengangguran mencapai 532.427 orang, tapi pola kebijkan yang dilakukan selama 2 tahun ini menunjukkan signifikansi apenurunan pengangguran dan kemiskinan. Disnakertrans Sumut belum secara kreatif menciptakan lapangana kerja baru, prlindungan tenaga kerja dan pemetaan jumlah pengangguran terdidik di Sumut.

Disoroti juga penerimaan PAD dari tera ulang hanya menghasilkan Rp1,173 milyar lebih, bertolak belakang dengan anggaran aprogram pengamanan perdagangan dan perlinduangan konsumen sebesar Rp3,064 milyar lebih, sehingga lebih besar pasak dari tiang.

Untuk itu, diminta BPK, BPKP atau inspektorat mengaudit investigasi terhadap sektor penerimaan PAD dari ujia tera tersebut, karena diasumsikan ada ratusan ribu pedagana tradisional menggunakan timbangan, jutaan meteran PLN dan ratusan ribu water meter PDAM.(Mery)