Hak Guru Belum Tersalurkan

PNS.jpg

MEDAN - Bantuan kesejahteraan guru yang dianggarkan dalam APBD Sumut 2009 ternyata masih banyak belum tersalurkan ke kabupaten/kota. Dana tersebut diperkirakan masih mengendap di Dinas Pendidikan Sumut.

Hal tersebut disampaikan secara terpisah Anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar Dapil Sumut V (Labuhanbatu, Labura dan Labusel), Isma Fadli Pulungan, serta Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumut III (Serdangbedagai, Tebingtinggi), Alamsyah Hamdani di gedung dewan, Kamis (1/7).

Isma mengatakan, dalam Kunker DPRD Sumut  yang dilakukan untuk memantau realisasi APBD Sumut 2009 itu, mereka menemukan ternyata guru di Labura dan Labusel belum menerima bantuan dana Rp50.000 per orang.

Menurut Isma, sebenarnya anggaran tersebut telah diserahkan Pemprovsu ke Pemkab Labuhanbatu. Namun karena Labura dan Labusel sudah dimekarkan, mereka tidak berani membagikan langsung anggaran tersebut. Sehingga Pemkab Labuhanbatu berkebijakan mengembalikan anggaran untuk Labura dan Labusel tersebut ke Pemprovsu.

Karena itu, kata Isma, DPRD Sumut akan meminta Pemprovsu segera memfasilitasi pertemuan dengan Pemkab Labuhanbatu untuk mencari solusi terhadap persoalan dana kesejahteraan guru itu. "Jangan sampai guru yang menjadi korban. Kita harap dana bantuan itu bisa segera disalurkan," kata Anggota Komisi C DPRD Sumut itu.

Secara terpisah, Alamsyah Hamdani mengatakan Dana Kesejahteraan Guru di Sergai dan Tebingtinggi juga masih belum disalurkan. Bahkan dana di kedua kabupaten/kota itu ternyata masih belum diberikan Dinas Pendidikan Sumut.

"Pemkab Sergai dan Pemko Tebing malah mengaku kalau mereka belum ada menerima dana kesejahteraan guru. Padahal dana itu dianggarakan dalam APBD 2009," kata Anggota Komisi A DPRD Sumut itu.

Menurutnya, Pemkab Sergai seharusnya menerima Rp3,1 miliar untuk dana bantuan kesejahteraan guru itu. Namun karena dana tersebut belum cair, Pemkab berinisiatif untuk mendahulukan pemberian bantuan dengan menggunakan APBD mereka. Namun jumlahnya sangat terbatas.

Sementara Pemko Tebingtinggi seharusnya menerima Rp1,8 miliar. Berbeda dengan Sergai, Pemko tidak mempunyai anggaran untuk mendahulukan pemberian bantuan. Karena itu, guru-guru di tebing belum ada satupun yang menerima bantuan kesejahteraan tersebut.

Karena itu menurut Alamsyah, Anggota DPRD Sumut dapil III akan meminta Pemprovsu untuk segera menindaklanjuti temuan itu. Mereka berharap agar guru di Sergai dan Tebingtinggi dapat segera menerima bantuan kesejahteraab tersebut.

"DPRD Sumut juga akan menindaklanjuti temuan itu. Kita akan minta pihak yang berwenang untuk menyelidiki dimana dana bantuan kesejahteraan guru itu mengendap. kita tidak ingin ada pihak2 yang memanfaatkannya," tegas mantan Direktur LBH Medan itu. (Hidayat)

cara mudah dan murah membuat website