Mengapa begitu mudah Sofyan Tan menggiring beberapa orang yang mengatasnamakan Islam memberi legitimasi keumatan kepadanya dan membuka front yang reaksioner terhadap umat Islam lainnya? Hal ini tidak bisa dijelaskan cuma dengan  mendaftar nama-nama siapa yang berfoto bersama Sofyan Tan dengan serban itu. Ada intelektual yang bertanggungjawab, sebuah komunitas pragmatis yang sedang gambling (berjudi) dengan mengusung gagasan multikulturalism.

Bukanlah orang-orang berserban itu yang mampu berbicara bahwa Ibn Thaimiyah pernah berkata begini, Nur Ahmad Fadhil Lubis berkata begitu, Al-quran berbicara seperti ini, piagam Madinah berbukti seperti itu, dan seterusnya. Intelektual di balik oknum-oknum berserban itu adalah terpelajar yang terbaratkan, yang tidak memahami akar permasalahan. Mereka hanyalah pragmatis yang tidak segan berlari ke sana dan berlari ke sini untuk memperebutkan sejemput keberuntungan material dan politik dengan tak peduli pengorbanan umat Islam.

Siapakah yang sanggup berkata tidak ada kaitan antara aqidah dengan politik dan pemerintahan? Merekalah intelektual teralineasi yang bosan dengan tradisinya dan juga kemiskinannya, hanya karena tidak mampu menterjemahkan Islam dalam aplikasi utuh. Terpelajar yang lebih terbaratkan itu disinyalir oleh para analis barat sebagai komprador yang bercita-cita menggadaikan bangsa dan negaranya demi isyu modernisasi atau semacamnya. Itu sudah lama sekali, terhitung mulai dicetuskannya gagasan Marshall Greeen pasca Perang Dunia II.

Islam dan Keislaman di Indonesia

Di Medan dan pada umumnya di Indonesia hubungan komunitas Islam dan komunitas politik selalu saling memanfaatkan meski dalam posisi yang amat tidak seimbang. Ketidak-seimbangan itu akan terus berlangsung sebelum ada sebuah institusi politik (parpol) Islam yang kuat dan menjadi mayoritas. Ketika itu terjadi, ada kejujuran memperjuangkan secara tulus aspirasi dan segenap kepentingan komunitas Islam tanpa bias. Mungkin pikiran ini yang ada dalam komunitas politik PKS. Partai-partai Islam yang lain sudah tidak mungkin bicara politik pembelaan Islam karena sumberdaya yang amat lemah dan kehilangan peminat. Partai-partai nasional religius apalagi yang menyatakan diri sebagai nasionalis amat tidak mungkin berbuat untuk itu karena memang platformnya berbeda.

Ketika awal Orde Baru Golkar inginkan legitimasi kuat tidak cuma untuk mendukung pembentukan dan perkuatan jaringannya hingga eksistensinya menjadi superior, tetapi juga melancarkan program sekularisasinya, umat Islam dianggap menjadi target terpenting. UU no 8 tahun 1985 tentang asas tunggal adalah ekspresi terkuat dari kekhawatiran sekaligus obsesi negara yang dikendalikan oleh birokrat, militer dan plutokrat agar Islam tidak sulit diatur. Perhatikanlah saat itu HMI melawan separo hati (kongres 15 di Medan) dan PII memilih menjadi gerakan bawah tanah. Sedangkan Muhammadiyah adalah kelompok umat Islam terakhir yang ditunggu memberi pengakuan, dan itu terjadi.

Kasus-kasus seperti mundurnya HAMKA dari Ketua MUI (karena fatwa tentang kodok), penentangan Muhammadiyah atas policu mencabut libur ramadhan yang berdampak keterancaman subsidi biaya pendidikan dari negara, merebaknya tindakan-tindakan pelecehan terhadap pelajar dan mahasiswa berkerudung di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi non muslim, adalah sejumlah contoh penting lainnya yang melukiskan bagaimana mainstream politik berusaha menaklukkan dan sekaligus menunggangi komunitas Islam. Tetapi banyak keberhasilan yang dapat dicatat sebagai penaklukan dan penunggangan mainstream politik kepada komunitas umat Islam, di antaranya UU perkawinan yang anti Syari’ah itu,

Komunitas yang Lemah dan semakin lemah

Beberapa hari lalu ke sebuah stasiun tv Jakarta datang beberapa wakil pemuda Islam antar negara yang akan melangsungkan semacam kongres. Rama Pratama dari PKS menyampaikan tujuan forum mereka dalam bahasa Indonesia. Utusan dari Jerman berbahasa Inggeris begitu pun dari negara lainnya. Tiba giliran dari negara Timur Tengah yang berbahasa Arab, seseorang menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggeris.

Bukan cuma secara politik Islam amat lemah di Indonesia, tetapi juga secara kultural. Setiap orang dianggap aneh jika tidak mahir berbahasa Inggeris, namun dianggap tak apa-apa tak bisa memahami bahasa Arab, bahasa agamanya sendiri dan sebagai muslim yang baik harus menggunakan bahasa itu paling tidak 5 kali sehari dalam sholatnya.

Di Sumatera Barat, di kampung leluhur Nelly Armayanti, adalah sebuah fakta bahwa para pemimpin pemerintahan seolah dianggap hukum tak tertulis harus sekaligus menjadi tokoh agama. Mereka bisa berkhutbah dan memang kebiasaan itu bukan untuk kepentingan politik. Memang mereka beragama dan terus menerus belajar tentang agama mereka.

Dengan kejadian tsunami Aceh semakin mudah untuk akses Barat dan memiliki agenda tersendiri di sana. Sofayn Tan disebut-sebut mendirikan Rumah Sakit di sana tak lebih dari sebuah strategi Barat memasuki wilayah paling sulit ditaklukkan sepanjang sejarah.

Seremoni Islam tidak akan kurang sepanjang masa dan memang itu dipentingkan. Biayailah MTQ, biayailah ceremoni zdikir massal, biayailah proyek-proyek seperti Ramadhan Fair, dan seremoni lainnya.

Selama komunitas Islam tidak bergerak memasuki wilayah ilmu pengtahuan dan teknologiu dengan kekuatan risetnya yang unggul, selama itu pula ia akan menjadi korban. Lembaga-lembaga keagamaan yang ada akan selalu dijadikan sebagai pemberi legitimasi politik yang menyedihkan.

Katakanlah hari ini umat Islam heboh tentang kandungan minyak babi dalam produk tertentu. Dr Delyuzar Harris yang salah seorang calon wakil walikota itu, sebagai salah seorang pemrakarsa Laboratorium bahan Makanan milik MUI, pasti tahu bahwa selama umat Islam tidak merebut proses industri, selama itu pula ia akan menjadi konsumen untuk barang-barang makanan yang potensil dipertanyakan kehalalannya. Ia pasti berkata keras, kita jangan cuma tahu memperdagangkan produk yang dibuat oleh orang lain.  Agenda umat Islam bukan cuma mendirikan institusi ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset yang kuat. Tetapi juga memasuki wilayah-wilayah strategis seperti industri.***

Penulis: Shohibul Anshor Siregar, adalah Dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU Medan, Koordinator Umum ’nBASIS.