MEDAN – Komisi D DPRD Sumut meminta Dinas Pertambangan dan Energi Sumut, mengembangkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) guna mengatasi krisis energi listrik di desa-desa terpencil.

Dalam  rapat dengar pendapat dengan Pelaksana Kadis Pertambangan dan Energi Sumut, Yahya P   Pulungan  di ruang komisi, Kamis (4/2), banyak desa di Sumut belum menikmati listrik.

Terungkap dalam rapat dipimpin Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Jhon Hugo Silalahi, kondisi geografis sejumlah desa di Sumut, menyebabkan desa-desa tersebut tidak menikmati pasilitas listrik.

Desa – desa dibalik perbukitan, di pulau-pulau kecil dan didaerah terpencil, belum terjangkau jaringan listrik PLN. Maka demi pemerataan menikmati arti kemerdekaan sebuah negara, pasilitas listrik tenaga surya menjadi  solusi  paling aman dan murah.

Sebagai catatan, salah satu desa yang sudah puluhan tahun mengharpkan pasiitas listrik tenaga surya, adalah desa Hopong, Kecamatan Simangumban, Tapanuli Utara. Desa Hopong dikenal sebagai desa paling terbelakang di Sumut dan sejak merdeka belum pernah menikmati penerangan listrik.

Karenanya anggota Komisi D DPRD Sumut Fadly Nurzal, Maratua Siregar dan Jamaluddin Hasibuan senada menganjurkan, agar PLTS dijadikan sebagai program unggulan Dinas Pertambangan dan Energi Sumut. Apalagi dalam sektor pertambangan, Sumut belum mampu menggalinya secara maksimal.

Desa terpencil di pegunungan dan pinggir pantai, selama ini gelap gulita karena listrik tidak ada. Maka jika PLTS dibangun secara merata, maka desa-desa tersebut akan bergairah dan terang benderang.

“Ditengah krisis listrik saat ini, genset masih dapat jadi solusi di perkotaan. namun di pedesaan, PLTS menjadi andalan utama”, kata Maratua Siregar.

Anggota Komisi D  lainnya Mustafawiyah Sitompul meminta agar Dinas Pertambangan dan Energi lebih greget dalam mendobrak potensi pertambangan di Sumut. Program konkrit yang dapat mensejahterakan perekonomian rakyat, kiranya menjadi fokus perhatian.

“Program yang dilakukan hendaknya realistis dan lebih nyata”, kata Sitompul.

Sementara pelaksana Kadis Pertambangan dan Energi Sumut, Yahya P   Pulungan menyebutkan, jumlah desa di Sumut yang membutuhkan PLTS masih sangat banyak. Namun kemampuan anggaran, menjadikan program ini tidak dapat terlaksana dengan jumlah besar.

”Kemampuan anggaran menjadi kendala utama program PLTS, karena besarnya jumlah permohonan tidak seimbang dengan alokasi anggaran yang ada”, kata Yahya P   Pulungan .

Dinas tidak pernah pilih kasih dalam mewujudkan program PLTS tersebut, tapi masih fokus kepada desa-desa yang mengusulkan langsung ke dinas. Begitupun usulan-usulan dewan akan diakomodir, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. (Mayjen Simanungkalit)