MEDAN - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Utara (Sumut) Yahya P Pulungan menjadi bulan-bulanan, saat rapat kerja dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut di gedung DPRD Sumut di Medan, Kamis (4/3) siang ini.

Buruknya kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Sumut yang belum lama dipimpin Yahya menjadi sorotan anggota Dewan. Sumut sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan dan energi yang baik, hingga kini belum tergali. Dinas yang sebelumnya dipimpin Washington Tambunan dinilai tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam pengembangan pertambangan dan energi di Sumut.

“Dinas Pertambangan dan Energi Sumut jangan hanya jadi dinas yang hanya menjalankan program rutin, tapi harus menggali potensi yang ada,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar Biller Pasaribu menanggapi paparan dinas.

Sebelumnya, Yahya menyebutkan sejumlah program yang hanya berkaitan dengan rutinitas  dinas, seperti pengawasan, pelaporan dan pengembangan sumber daya manusia atau pegawai. Program konkrit yang langsung bersentuhan dengan kinerja dinas hanya mengenai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di sejumlah kabupaten di Sumut. Sementara, upaya menggali potensi pertambangan di Sumut tidak masuk dalam paparan dinas. Kinerja yang seperti ini menurut Biller tidak akan bisa membawa dampak yang besar dalam pengembangan pertambangan di Sumut.

“Saya lihat, kalau begini pasti banyak yang menganggur di dinas,” tegas Biller.

Minimnya investor dan tumpang tindihnya lokasi pertambangan dengan kawasan hutan lindung, menurut Biller, tidak bisa menjadi alasan penghambat pengembangan pertambangan. Jusrtru, masalah ini harus menjadi program utama dinas. Dengan demikian, pemerintah provinsi bisa meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan.

Kritik yang tidak kalah keras disampaikan anggota Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat Mustofawiyah Sitompul. Mustafawiyah menilai, sejauh ini Dinas Pertambangan dan Energi Sumut belum berkontribusi maksimal dalam peningangkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Sumut. Padahal, dinas ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 6,3 miliar pada 2010 dan direncanakan Rp 8,2 miliar pada 2011.

Hambatan pengembangan pertambangan akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung menurut Mustofawiyah tidak bisa menjadi alasan. Jika memang potensial, dia yakin Kementerian Kehutanan dan Dewan Perwakilan Rakyat pasti memberi izin. Sebagaimana diketahui, dua proyek pertambangan di Sumut yakni tambang emas di Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal dan pertambangan timah hitam di Parongil, Kabupaten Dairi masih terhambat izin pelepasan dari kawasan hutan lindung. Permasalahannya, menurut Mustofawiyah, pemerintah belum bisa meyakinkan kalau potensi pertambangan itu bisa membawa manfaat yang besar bagi pendapatan asli daerah dan kesejahteraan rakyat.
“Kalau Bapak bisa meyakinan investor dan ada daerah yang produktif, saya pikir mereka juga tidak ragu,” ujarnya.

Menurut Yahya,  pengembangan pertambangan berbeda dengan sektor lain. Selain membutuhkan modal besar, investor juga membutuhkan proses yang lama untuk memulai produksi. Apalagi, pertambangan harus membutuhkan kajian yang mendalam untuk memastikan potensi terkadung pada suatu lokasi.

“Kita bukannya tidak mau mengembangkan pertambangan, tapi investor juga perlu berfikir-fikir. Sebab ini berbeda dengan usaha lain,” jelas Yahya.

Terkait tumpang tindihnya lokasi pertambangan dengan kawasan hutan lindung, Yahya mengaku tidak bisa berbuat banyak karena kewenangannya berada di pemerintah pusat. Aturan menjadi hambatan utama untuk bisa mengelola pertambangan di kawasan hutan lindung ini. (Purba)