MEDAN - Anggota Komisi D DPRDSU, DTM H Abdul Hasan Maturidi menilai, penolakan PT Inalum membantu listrik bagi Sumut merupakan bukti nyata  betapa Inalum masih mewarisi mental penjajah.

“Rakyat Sumut kini makin sadar betapa PT Inalum tidak memiliki Sense of Crisis dan masih mewarisi mental penjajah. Industri milik perusahaan patungan Indonesia dengan 12 perusahaan penanaman modal Jepang itu, terbukti tidak memiliki kepekaan terhadap hal yang terjadi saat ini ”, katanya kepada Medansatu.com di Medan malam ini.

Politisi Partai Persatuan pembangunan (PPP) ini mengemukakan itu, menanggapi sikap manajemen PT Inalum yang tidak  mau memberikan bantuan listrik ke Sumut sebesar 200 MW  dengan cara apapun.

Menurut Hasan Maturidi, sikap angkuh dipertontonkan Inalum menolak mentah-mentah permohonan Gubsu memberikan bantuan listrik ke Sumut sebesar 200 MW, sangat menyinggung perasaan anak bangsa.

Betapa tidak, perusahaan besar yang sudah mengeruk kekayaan alam Indonesia, malah tidak mau membantu saat negeri ini mengharapkan bantuan. Padahal, ketika akan membangun pembangkit listrik Siguragura, Jepang gencar melakukan propaganda betapa listrik yang dihasilkannya akan mampu membuat terang-benderang pulau Sumatera. Malah gambar megah struktur PLTA Siguragura pernah tercetak di lembaran uang kertas nominal Rp 100.

“Bangsa ini sudah terlalu sabar dibodohi investor PT Inalum, sebab ternyata setelah PLTA Siguragura beroperasi, energi listriknya hanya untuk kalangan sendiri di peleburan aluminium  Kuala Tanjung”, kata Maturidi juga putra Asahan.

Ketika PT Inalum melalui Direktur Umum dan SDM Nasril Kamaruddin dalam pertemuan di lantai X kantor Gubsu, Rabu (24/2),  tegas menolak tidak mau membantu Sumut soal listrik, Hasan Maturidi mengaku tersentak.

"Jangankan 200 MW, sebanyak 20 MW saja, PT. Inalum tidak bisa memberikan listrik kepada pihak manapun, ya tutuplah nanti Inalum," kata Nasril berkilah.

Maturidi mengingatkan, energi litrik PT Inalum diperoleh dari PLTA Siguragura yang menggunakan potensi air Danau Toba milik Sumut. Lokasi pabrik milik PT Inalum juga berada di Kuala Tanjung Kabupaten Batubara yang juga daerah Sumut. Indonesia juga memiliki saham sekitar 42 persen di PT Inalum, walau  lebih dominan atau 58,88 persen sahamnya dikuasai konsorsium asal Jepang.

Dengan demikian, PT Inalum seharusnya tahu diri bagaimana posisinya di Sumut,  memiliki ketergantungan sangat kuat terhadap alam Sumut. Lalu, ketika Sumut  sebagai daerah yang memberinya napas kehidupan memerlukan bantuan barter listrik 300 MW, malah ditolak mentah-mentah.

Hasan Maturidi menegaskan, mental penjajah dimana pun memang cenderung  menguasai kekayaaan alam daerah jajahan tanpa mau memberi konstrubusi. Maka dalam kasus PT Inalum tak mau Bantu listrik kepada Sumut, menjadi pelajaran berharga yang harus segera disikapi pemerintah.

Maka menjelang negosiasi tahap kedua terhadap PT Inalum dimulai 2010 terkait akan berakhirnya kontrak kerjasama Indonesia dengan PT Inalum tahun 2013, Hasan Maturidi menyarankan agar Indonesia bersikap tegas.

Khusus PTLA Siguragura, sebaiknya pemerintah mengembalikan manfaatnya semata untuk masyarakat Sumut. Bahkan PT Inalum pun perlu diambil alih, sebab Pemprovsu

Selama kata dia, Pemprovsu hanya menikmati annual fee dari PT Inalum Rp 74 miliar per tahun. Padahal, jika PT Inalum dikuasai Pemerintah Indonesia, kemudian listrik PLTA Siguragura dan saudara kembarnya PLTA Tangga dijual ke PT PLN, akan menjadi modal berharga memakmurkan rakyat. (Mayjen Simanungkalit)