MEDAN - Instansi vertikal yang berada di Sumatera Utara perlu mengedepankan koordinasi dengan Pemprovsu, dalam hal ini Gubenur Sumut, dalam melakukan kebijakan-kebijakan strategis sosial kemasyarakatan khususnya penanganan proyek monumental di daerah ini.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Mulkan Ritonga, mengatakan, koordinasi instansi vertikal seperti antara lain PT Pertamina atau perusahaan pendistribusian pupuk dan pengerjaan proyek Bandara Kualanamu, dengan Gubernur Sumut sebagai kepala daerah dan perwakilan pemerintah pusat di daerah, dinilai penting agar arah kebijakan pelaksanaan proyek sosial kemasyarakatan dan proyek monumental di daerah dapat berjalan maksimal.

“Buntunya koordinasi instansi vertikal di Sumut dengan Pemprovsu selama ini sifatnya tidak lagi kecenderungan. Tapi fakta di lapangan memang tidak adanya koordinasi. Baik itu penanganan proyek sosial kemasyarakatan maupun proyek monumental lainnya di daerah ini,” kata Mulkan Ritonga kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan , Kamis (4/2).

Menurut Mulkan, banyak kegiatan proyek vital di daerah yang ditangani instansi vertikal justeru penanganannya terlihat lemah lantaran tidak adanya koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Saya mengambil contoh penanganan distribusi pupuk bersubsidi yang ditangani PT Pusri. Lantaran tidak adanya koordinasi dengan Pemprovsu, penyalurannya tidak berjalan sempurna. Bahkan ketika distribusi itu mandek, malah Pemprovsu yang dipersalahkan dalam hal ini Biro Perekonomian Provsu,” kata Mulkan yang dalam kesempatan itu akan mengagendakan pertemuan lintas fraksi DPRD Sumut terkait penanganan proyek monumental tersebut.

Lebih rinci soal penanganan proyek Bandar Udara Kualanamu. Menurut dia, ada aspek-aspek pengerjaan proyek monumental itu yang perlu dijelaskan oleh PT Angkasa Pura II sehingga pengerjaannya hingga kini belum juga rampung.

“Meski pun proyek itu (Bandara Kualanamu-red) ditangani pemerintah pusat, hanya saja koordinasi dengan Pemprovsu tidak berjalan maksimal. Kita tidak ingin menebak-nebak bagaimana sebenarnya proyek itu berjalan. Hanya saja, Pemprovsu dalam hal ini Gubernur Sumut, tidak dilibatkan terlalu jauh sebagai perwakilan pusat yang lebih mengetahui kondisi daerahnya baik dalam struktural sosial kemasyarakatan, psikologis dan kedekatan emosional dengan masyarakatnya,” demikian Mulkan. (Bembeng)