MEDAN - Wakil Ketua DPRDSU Ir H Kamaluddin Harahap MSi meminta, PT PLN jangan sesuka hati melakukan pemadaman listri di Sumatera Utara. Sebab, pemadaman listrik saat ini sudah semakin parah dan meresahkan masyarakat.

"PLN jangan maunya sendiri, sesuka hati melakukan pemadaman. Sebab kita khawatir pemadaman yang semakin parah dan semakin sering terjadi ini akan menimbulkan kemarahan bagi masyarakat," kata Kamaluddin Harahap , Selasa (2/2) malam ini, menanggapi pemadaman listrik di Sumut khususnya Kota Medan yang semakin sering terjadi.
Menurut Kamaluddin, pemadaman dan krisis listrik yang semakin memprihatinkan dan parah saat ini, sudah saatnya pemerintah memberikan peluang kepada swasta untuk turut serta mengurusi kelistrikan. Sebab, PT PLN saat ini dinilai tidak mampu mengurusi krisis yang terjadi saat ini.
"Undang-undang ketenagalistrikan telah memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengelola kelistrikan di daerah. Jadi kita berharap Pemprovsu membuka peluang kepada swasta untuk berperan serta mengelola kelistrikan di Sumatera Utara," kata Kamaluddin, Penasehat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Untuk itu, Kamaluddin juga Ketua DPW PAN Sumut berharap, kedepan PLN tidak lagi memonopoli kelistrikan di tanah air khususnya daerah. Karena dia menilai, jika PLN masih memonopoli kelistrikan dikhawatirkan krisis yang terjadi saat ini akan terus berlangsung dan tidak mendapat penanganan maksimal.
"Kita berharap banyaknya potensi listrik di daerah khususnya di Sumatera Utara saat ini hendaknya pihak swasta turut serta dilibatkan dalam mengurusi pasokan listrik. Karena kita menilai, jika swasta diikutsertakan mengurusi kelistrikan di Sumut, diyakini bisa mengurangi bahkan mengatasi krisis listrik yang terjadi saat ini," ujarnya.
Dia menjelaskan, daerah yang memiliki potensi menghasilkan kelistrikan di Sumut seperti Kabupaten Pakpak Bharat, yang memiliki air terjun sehingga bisa dijadikan pembangkit listrik.Untuk itu, Kamaluddin berharap kepada Pemprovsu sudah saatnya jangan hanya mengharapkan PLN untuk mengurusi persoalan kelistrikan di daerah ini.
Pada kesempatan itu, Kamaluddin juga mempertanyakan biaya pemadaman listrik dilakukan PT PLN. Sebab dia menilai, biaya pemadaman listrik diyakini banyak menghabiskan dana. "Untuk itu kita minta PLN memberikan data kongkrit mengenai pembiayaan saat melakukan pemadaman, seperti biaya pembelian minyak,"ujarnya. (Jamal)