MEDAN - Gubernur Sumatera Utara menyatakan tambahan modal Rp150 miliar yang diberikan kepada PT Bank Sumut, nantinya akan diprioritaskan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekspansi kredit kepada masyarakat luas pelaku UMKM.

MEDAN - Fraksi PPRN DPRD Sumut merasa prihatin, sedikitnya 42 ribu lebih anak-anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di Malaysia terlantar dan tidak mengenyam pendidikan di Malaysia.

MEDAN - Fraksi Partai Gerindra Bulan Bintang Reformasi DPRD Sumatera Utara meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sungguh-sungguh melaksanakan program pembangunan yang pro rakyat.

MEDAN - Anggota DPRD Sumut Ir Taufan Agung Ginting mendesak pemerintah pusat untuk mencabut kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diberlakukan 1 Juli 2010 lalu, karena semakin memberatkan masyarakat.

MEDAN - Polda Sumut menyambut permintaan Gubsu untuk mengawasi distribusi sembilan bahan pokok (sembako) di daerah ini guna mengantisipasi munculnya para spekulan, yang biasanya muncul menjelang hari besar keagamaan, termasuk menjelang Ramadhan.

MEDAN - Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRDSU mendesak aparat penegak hukum di kabupaten/kota khususnya Kejatisu, menindak tegas segala macam bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Sumatera Utara. Hal ini perlu, mengingat penyimpangan pupuk bersubsidi sangat berimbas menyengsarakan masyarakat petani.

MEDAN - Penundaan eksekusi terhadap lahan sengketa seluas 46,11 hektar yang berada di areal PT Kawasan Industri Medan (KIM) II Mabar di Kab. Deliserdang Sumatera Utara bisa menimbulkan keresahan masyarakat, terutama pihak yang mengklaim telah memenangkan sengketa itu.

MEDAN - Dugaan pengemplangan pajak PT Pheperin Ria (PR) sekira Rp200 M, sedang dalam proses penyidikan Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Wilayah I Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Pernyataan itu dikemukakan, Kakawil Pajak Sumut Yusri Nasution dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Sumut, digedung dewan Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (14/7).

MEDAN - Juru sita Pengadilan Lubuk Pakam dan kuasa hukum Koperasi Tani (Koptan) Manunggal, mendatangi Mapolda Sumut, guna mempertanyakan pengamanan eksekusi areal KIM II seluas 46,11 hektar yang belum juga ada kepastian.

MEDAN - Fraksi Gabungan PPRN DPRD Sumut menyoroti perencanaan proyek infrastruktur jalan di Sumut kurang matang, sehingga banyak ruas jalan yang pengerjaannya tidak tuntas dilaksanakan dan terkesan hanya ‘tambal sulam’, terbukti dari proyek pemeliharaan berkala jalan senilai Rp3,762 milyar, terdapat belasan titik lobang yang masih menganga.